PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA DARI ERA ORDE LAMA SAMPAI ERA REFORMASI
A. Teori Pertumbuhan
Ekonomi
Sebelum membahas tentang pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu kita akan bahas
beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan beberapa ahli. Pada abad-19
banyak ahli ekonomi yang menganalisis dan membahas, serta mengemukakan
teori-teori tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi. Antara lain Retrich
List, Brunohilder Brand, Karl Bucher dan Walt Whitman Rostow.
Retrich List adalah penganut paham laisser-vaire dan berpendapat bahwa sistim
ini dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal tetapi proteksi
terhadap industri-industri tetap diperlukan.
Brunohilder Brand adalah pengkritik Retrich List, mereka mengatakan bahwa
perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau
konsumsinya, tetapi lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan.
Brunohilder Brand mengemukakan 3 (tiga) sistim distribusi yaitu :
1. Natural atau perekonomian barter
2. Perekonomian uang
3. Perekonomian kredit
Sedangkan Karl Bucher mempunyai pendapat yang serupa walaupun tidak sama. Karl
Bucher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah melalui 3 (tiga) tingkatan
yaitu :
1. Produksi untuk kebutuhan sendiri
2. Perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas
3. Perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagan tampak makin penting
jadi barang-barang itu diproduksi untuk pasar. Ini merupakan gambaran revolusi
di Jerman.
Walt Whitman Rostow dalam bukunya : De Stages of Economic Growth mengemukakan
bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap dan setiap
negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu tahap dari 5 tahap pertumbuhan
ekonomi tersebut. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow adalah :
1. Tahap masyarakat tradisional
2. Tahap prasyarat lepas landas
3. Tahap lepas landas
4. Gerakan kea rah kedewasaan
5. Masa konsumsi tinggi
B. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa
sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik
dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim
politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada
kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik.
1. Masa Orde Lama (1945-1966)
Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak
ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian cabinet.
2. Masa Orde Baru (1966-1997)
Pada masa pemerintahan orde baru dicanangkan pembangunan dibidang perekonomian.
Pengertian perencanaan bermakna sangat kompleks apa lagi disertai dengan
istilah pembangunan. Sampai sekarang belum ada defenisi perencanaan yang
memuasakan semua semua pihak, karena masing-masing ahli tentang perencanaan
mendefenisikan menurut pengertiannya masing-masing.
Y. Dior dalam bukunya “The Planing Process” mengatakan bahwa perecanaan adalah
suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang
akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan defenisi
tersebut bahwa perencanaan mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :
1. Berhubungan dengan hari depan
2. Menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis
3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu
A. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini
mengalami berbagai perkembangan sejalan dengan tingkat stabilitas politik dan
keamanan. Artinya faktor-faktor sosial politik ekonomi, perhitungan akurat yang
tidak ambisius, pengawasan yang kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan
singkronisasi yang baik, serta pembiayaan yang memada, merupakan hal yang
sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara.
Salah satu kendala pada awal kemerdekaan adalah keterbatasan datal, sehingga
pemerintah belum menyusun perencanaan yang baik. Namun pemerntah Indonesia
terus berupaya memperbaiki perekonomian yang berantakan akibat peperangan,
pemberontakan dan reformasi perpolitikan di Indonesia. Usaha-usaha tersebut
mulai tercermin mulai dari pembentukan Panitia Pemikiran Siasat Ekonomi sampai
disusunnya Program Pembangunan Nasional (Propenas).
B. Plan Mengatur Ekonomi Indonesia
Program yang direncanakan dalam Plan Mengatur Ekonomi Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan kemakmuran masyarakat merata melalui :
1. Mengintensifkan usaha produksi
2. Memajukan perdagangan internasional
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat
4. Meningkatkan kecerdasan bangsa
Program-program yang telah direncanakan tersebut akan dicapai melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan impor barang-barang sandang, alat-alat transportasi dan
perhubungan, barang-barang modal, barang-barang keperluan lainnya
2. Meningkatkan ekspor yang diprioritaskan pada hasil perkebunan, kehutanan,
minyak dan logam
3. Memperbaiki organisasi ke dalam melalui :
1) Penetapan upah minimum
2) Perbaikan perumahan rakyat
3) Transmigrasi
4) Peningkatan pembangunan jalan kereta api baru, bendungan, tenaga listrik dan
pelabuhan
5) Industrilisasi
6) Tambang dan minyak tanah
7) Industri pertanian
8) Pertanian dan perikanan
9) Penanaman hutan
10) Pelayaran dan perhubungan antar pulau
C. Rencana Kasimo
Masalah yang sangat mendesak dan perlu ditanggulangi adalah penyediaan pangan.
Karena itu rencana kasimo ditujukan untuk memecahkan bagaiaman Indonesia dapat
mencapai swasembada pangan.
D. Rencana Urgensi Perkembangan Industri
“Rencana Urgensi perkembangan industri dan industri kecil” dicanangkan oleh Sumitno
Djojohadikusumo antara tahun 1951 sampai dengan tahun 1952. rencana ini
didasarkan atas pemikiran bahwa industrialisasi dipandang sebagai bagian
integral dari kebijakan umum untuk menambah kekuatan ekonomi nasional yang
sehat.
Konsep dasar rencana ini meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Memperbaiki dan memperkuat balai-balai penelitian dan pendidikan untuk
mempercepat perkembangan industri
2. Menambah pinjaman kepada perusahaan kerajinan rumah tangga dan industri
kecil untuk memperkuat kedudukan ekonomi mereka dan memungkinkan meningkatkan
mekanisme perusahaan
3. Mendirikan induk-induk perusahaan dengan bantuan langsung dari pemerintah
pada pusat-pusat industri di daerah agrarian. Tujuannya untuk membimbing
perusahaan-perusahaan kecil, perseorangan baik dalam proses produksi maupun
pembelian bahan mentah dan penjualan barang jadi
4. Mendirikan perusahaan-perusahaan industri besar pada sector-sektor yang
dipandang penting dengan biaya pemerintah dan swasta.
Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan
beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut :
1) Memerangi inflasi
2) Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras
3) Merehabilitasi prasarana perekonomian
4) Meningkatkan ekspor
5) Menyediakan/menciptakan lapangan kerja
6) Mengundang kembali investor asing
3. Masa Reformasi (1998-sekarang)
Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter
yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda
kea rah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997
dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju
inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%.
Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini
berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum
adalah :
1. Faktor produksi
2. Faktor investasi
3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi
5. Faktor keuangan negara
Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai
transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang
saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor
(X-M). Agregat supplay (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan
faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur
ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan hoilis chenery
tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas
proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah
perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada
dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang
didominasi sector pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan
industri sebagai sector utama. Karana perekonomiannya masih bersifat
tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi
kelebihan supplay tenaga kerja.
A. Struktur Perekonomian Indonesia
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur
agraris (agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini
tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian
negara yang bersangkuatan.
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya
secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial),
struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan
modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa
warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan
BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam
perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit
dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan
lebih besar dalam perekonomian nasional.
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat
dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang
tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik,
pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat
atau kalangan atas pemerintah
